URGENSI TRANSPARANSI SEORANG PEMIMPIN

Siswa memiliki predikat dan peranan yang sangat urgen dalam berdiri dan berjalannya suatu proses berkehidupan dan berorganisasi dalam suatu lembaga pendidikan. Ketika suatu lembaga pendidikan mampu menampung siswa/i sebanyak mungkin, maka tidaklah sulit bagi lembaga tersebut untuk mengajukan atau meminta bantuan dana terhadap pemerintah mengenai sarana prasarana dan segala segala kelengkapan fasilitas di lembaga tersebut. Apalagi pada saat ini pemerintah sudah semakin peduli terhadap dunia pendidikan, yang bentuk kepedulian tersebut direalisasikan dalam bentuk anggaran dana yang lebih ditingkatkan dan diperbesar. Pihak lembaga atau sekolah hanya tinggal menghitung perkepala siswa/i yang ada. Semakin banyak kepala, maka semakin banyak pula pendapatan dana perbulannya. Ketika sudah ditemukan data faktual seperti demikian, seharusnya pihak-pihak terkait tadi yakni pihak lembaga atu lebih khusus kepala sekolah _sebagi manager of hight dan agent of change_  menjalankan kewenangannya dengan baik, transparan dan jauh dari unsur-unsur politis-dekonstruktif.

Namun akhir-akhir ini persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut, sudah tidak menjadi hal yang kabur lagi: siswa kini sudah menjadi alat paling mujarab (ampuh) bagi pihak terkait (pemimpin di lembaga pendidikan/sekolah terkait) untuk mendapatkan apa yang mereka ingin dan harapkan. Dan bagi mereka yang selalu berpihak dan mendukung penyelewengan (pro) yang dilakukan oleh pemimpin, niscaya akan diberikan "imbalan" yang setimpal. Sedangkan bagi yang kontra malah akan di-cap sebagai pemberontak ataupun penghianat dan akan mendapatkan "pengasingan" sebagai sangsi sosial dan moral maupun "diberhentikan" secara tidak terhormat dan tidak jelas. Memang sesuai dengan kondisi filosofis masyarakat madura yang mengatakan bahwa "Sepadha Kancana" yang berarti yang sama/pro adalah kawannya. Otoriterianisme sangatlah jelas terjadi dalm kondisi lembaga yang demikian. Keinginan membangun sudah tidak sejalan lagi dengan kepentingan pemimpin yang selalu ingin memanipulasi dana lembaga demi hasrat pribadinya, semisal: Dana Fungsional, BOS dan masih teramat banyak lagi untuk diuraikan satu persatu. Pada kenyataanya mereka bukan lagi menghidupkan suatu lembaga, melainkan numpang hidup terhadap lembaga tersebut. Dan dengan demikian, kita sebagai siswa/i  dari sekian banyak siswa/i senasib yang hanya dijadikan jembatan oleh penguasa untuk mewujudkan dan mencapai apa yang mereka damb-dambakan, kita harus mampu mengangkat persoalan pelik tersebut ke permukaan untuk kemudian segera dicarikan solusi alternafif yang sangat jitu agar lembaga/sekolah – sekolah kita tidak selalu dimanfaatkan oleh orang-orang super bejat (pemimpin parasit) demi untuk mendapatkan dan memuaskan kepentingan pribadi.
Pemimpin adalah sekelompak orang-orang istimewa, oleh karena itu pemimpin memang sudah semestinya bersikap transparan dalam menjalankan segala kepemimpinannya. Sebab pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada atasannya, mereka juga bertanggung (mempertanggungjawankan) dalam pelembagaan dan pembinaan yang baik terhadap bawahannya dalam segala hal. Mereka sangat bertanggung jawab pula terhadap masalah-masalah baik secara internal maupun eksternal. Dan ketika dihadapkan pada permasalahan yang sangat krusial, mereka harus mencari jalan keluar dengan forum organisasi atau instansi yang ada, bukan malah diam secara abadan-abadan (selama-lamanya). Begitupun ketika mendapatkan cairan dana semisal Dana Fungsional dan sebagainya, juga seharusnya dicairkan dan diberikan sesuai jatahnya kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Seyogyanya seorang pemimpin memberikan upah atau gaji yang telah ditentukan kepada bawahannya, bukan malah jadi dana dompet pribadi. Jadinya bukan Dana Fungsional, tetapi Fungsi-pribadi.

Nah, seperti yang telah terpaparkan diawal bahwa seorang pemimpin harus transparan dalam menjalankan roda kepemimpinannya agar tidak terjadi ketimpangan antara bawahan dengan pemimpinnya. Karena jika pemimpin tidak transparan, maka tidak menutup kemungkinan hal seperti di atas akan terjadi. Kondisi di lembaga atau pemerintahan akan amburadul, menimbulkan kecurigaan yang kan berujung pada berbagai macam konflik dan mengalir secara tidak jelas arahnya, yang seharusnya dicairkan kepada bawahan dan sebagainya malah tercairkan ke rekening pribadi. Betapa sangat urgennya sikap transaparnsi dalam hal ini. Sikap transparan sangat berpengaruh penting pada arah kepemimpinan dan berjalannya pemerintahan dengan baik. Sebab pada dasarnya sikap transparan adalah sumber perubahan dari berbagai aspek. Jika seorang pemimpin sudah memiliki atau bersikap demikian, maka semua alur kepemimpinannya akan jelas arah dan tujuannya serta sesuai dengan impian yang kita harapkan sebagaimana yang dicita-citakan lembaga. Pemimpin seperti inilah yang akan mampu membawa lembaga pendidikan (sekolah) kita atau pemerintahan Negara kita pada perubahan-perubahan yang lebih konkrit, yang berasaskan pada kebenaran dan tidak karena unsur apapun termasuk unsur politik di dalamnya. Dengan begitu, suatu lembaga atau pemerintahan akan semakin nampak kemajuan yang bisa diraih dan diwujudkan secara perlahan-lahan, tapi pasti dan peningkatan mutu dalam kualitasnya bukan hanya kuantitas semata saja. Hanya saja karena setiap sesuatu tidak boleh berlebihan (seimbang), maka prinsip keseimbangan yang telah diajarkan Al-Qur'an yang suci jangan sampai diabaikan. Yakni, jangan terlalu transparan bagi hal-hal yang memang tidak perlu diurai-sampaikan dengan mudah. Semoga!!